SUMATERA INSIDER – Wow, Sri Mulyani diberondong Mahfud MD dengan 69 kasus pencucian uang di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, ke-69 kasus pencucian uang tersebut melibatkan oknum berbeda. Keseluruhannya merupakan anak buah Sri Mulyani yang bekerja di DJP Kementerian Keuangan.
Tak sekadar mengungkap jumlah kasus, Mahfud MD juga membeber bagaimana modus operandi anak-anak buah Sri Mulyani dalam melakukan praktik pencucian uang (money laundering).
Lalu, bagaimana pula Mahfud MD bisa mendapatkan temuan itu?
Selain Menko Polhukam, Mahfud juga diketahui berposisi sebagai Ketua Tim Pengendalian Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Dia pun menegaskan temuan itu didasari data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Baca Juga: Ekonomi tumbuh 5,3 persen. Sri Mulyani bekal Indonesia untuk optimis 2023
Laporan Mahfud MD semakin menambah panjang daftar oknum pegawai kantor pajak yang melakukan penyalahgunaan wewenang untuk menumpuk harta kekayaan.
Sebelumnya, publik sudah lebih dulu dikejutkan dengan keberadaan mantan Kabag Umum Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo.
Melansir Kanal YouTube Kompas TV, Mahfud MD mengaku sudah mengirimkan ke Sri Mulyani data kasus dugaan tindak pidana pencucian uang 69 pegawai kantor pada Rabu pagi, 8 Maret 2023.
“Ini hari ini, pagi tadi,” kata Mahfud, sembari juga mengungkap kalau Sri Mulyani mengaku senang menerima data tersebut.
Menteri Keuangan itu senang, sebab menurut Mahfud lantaran memang tidak tahu kalau 69 pegawai pajak pernah dilapor ke KPK karena memiliki jumlah harta tidak wajar.
Mahfud membeber, kasus tersebut sebenarnya bukanlah baru. Sekitar 10 tahun lalu, modus operandi pencucian uang pegawai kantor pajak sudah berupaya dia ungkap ke KPK.
“Sudah saya tracking sejak 2013, itu sudah banyak keanehan-keanehan dan sudah saya kirimkan ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Terus, nggak ditindaklanjuti,” kata Mahfud.
“Makanya (kemudian) saya lempar ke publik, ini ada laporan tindak pidana pencucian uang tapi oleh KPK dibiarin. Itu jamannya Somad (Abraham Samad) ganti ke Agus (Agus Raharjo), itu dibiarin,” tegasnya lagi.
Baca Juga: Menyoal putusan tunda pemilu PN Jakpus, Mahfud MD: Pasti ada main!
Artikel Terkait
Penyanderaan pilot Susi Air oleh KKB Papua, Panglima TNI: Kita fasilitasi upaya negosiasi
Ditugaskan Bamsoet dalam steering comitte Formula E 2023, Bobby Nasution menolak
Buntut dari kebakaran Pertamina Plumpang, para korban tewas dikebumikan di sini
Usai kebakaran gudang Pertamina Plumpang, Patra Niaga Alfian Nasution ucap ini
Pengadilan negeri Jakarta Pusat kabulkan gugatan penundaan pemilu 2024, begini respon wapres KH Maruf Amin