Transaksi mencurigakan 300 T di kementerian Sri Mulyani, Mahfud MD sebut melibatkan 460 pegawai

SUMATERA INSIDER - Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap transaksi mencurigakan Rp 300 T di lingkungan Kementerian Keuangan yang kini dipimpin Sri Mulyani.

Menurut Mahfud MD yang kini diketahui sebagai Ketua Tim Pengendalian Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dalam rentang waktu 2009 hingga 2023, dari pergerakan 300 T itu ada 160 laporan yang melibatkan 460 orang di kementerian Sri Mulyani itu.

Demikian diutarakan Mahfud MD perihal pergerakan uang mencurigakan 300 T yang dilakukan pegawai di kementerian Sri Mulyani, dilansir dari Kanal YouTube Kemenko Polhukam, Kamis 9 Maret 2023.

Dari sekian banyak laporan itu, menurut Mahfud MD, banyak pula yang tidak diproses oleh penegak hukum.

Namun, kata dia, laporan baru diproses setelah menjadi kasus, teranyar eks Kepala Bagian Umum Ditjen Pajak Jakarta Selatan Rafael Alun Trisambodo.

Baca Juga: Modus pencucian uang anak buah Sri Mulyani diungkap Mahfud MD

"Jauh sebelumnya, ada Angin Prayitno. Enggak ada yang tahu sampai ratusan miliar, diungkap oleh KPK, baru dibuka," beber Mahfud MD.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD memaparkan temuan transaksi mencurigakan senilai Rp 300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan.

Menurut Mahfud, transaksi aneh ini berbeda dengan transaksi senilai Rp 500 miliar di rekening Dirjen Pajak Rafael Alun Trisambodo dan keluarganya.

"Saya juga sudah menyampaikan laporan lain di luar yang Rp 500 miliar (temuan PPATK, red)," ujar Mahfud kepada wartawan, Rabu (8/3/2023).

Saya sudah dapat laporan yang pagi tadi. Terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar Rp300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan," jelas Mahfud MD.

Baca Juga: Mahfud MD ungkap 300 T transaksi mencurigakan di kementerian Sri Mulyani

"Yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai," ucap dia melanjutkan.

Lebih lanjut, Mahfud mengungkapkan pihaknya telah menyampaikan informasi tersebut kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Ketua PPATK Ivan Justiawandana.

"Kemarin ada 69 orang (pegawai Kemenkeu berharta tak wajar) dengan nilai hanya nggak sampai triliunan," ucap Mahfud MD.