Bupati dan Gubernur Lampung disorot usai intimidasi Awbimax, Menkopolhukam: Bima punya hak konstitusional

SUMATERA INSIDER – Pemilik akun TikTok Awbimax Reborn, Bima Yudho Saputro menyebut keluarganya mendapat tekanan dari Gubernur Lampung buntut viralnya video kritikan infrastruktur di tempat asalnya itu tak layak.

Advokat Lampung Gindha Ansori melaporkan Bima dengan tudingan pelanggaran UU ITE karena telah menyebar hoaks dan menebar rasa kebencian berdasarkan SARA.

Tindakan pelaporan TikTokers Awbimax oleh Gindha justru menuai kritikan dari masyarakat.

Baca Juga: Kementerian ESDM dorong CSR Perusahaan Tambang di Indonesia untuk penurunan Stunting

Pasalnya, masyarakat khususnya warga Lampung setuju dengan pernyataan Bima Yudho dan mengatakan bahwa pendapatnya itu fakta.

Bahkan tidak sedikit masyarakat yang ikut memperlihatkan infrastruktur Lampung yang tak memadai dan jalanan yang rusak.

Setelah Bima dilaporkan, pemuda asal Lampung itu meminta perlindungan ke pemerintah Australia dan mendapat Protection Visa 866, dia bahkan bisa tinggal permanen.

Baca Juga: PN Jakarta Selatan kejar kasus pengeroyokan David Ozora harus rampung sebelum lebaran Idul Fitri

Meski begitu, Bima merasa khawatir dengan keluarganya yang mendapat tekanan dari pemerintah daerah hingga aparat penegak hukum yang membuatnya sempat syok.

Gubernur Lampung juga sempat memaki-maki orang tua Bima dan mengatakan mereka tidak becus mendidik Bima sebagai anak.

Banyak masyarakat menyebut, tindakan dari pemerintah dan penegak hukum tersebut dinilai sebagai bentuk lemahnya demokrasi di Indonesia.

Baca Juga: Hakim Agung Gazalba Saleh terciduk kasus pencucian uang, begini respon Mahkamah Agung

Masalah ini juga membuat publik merasa bahwa masyarakat tidak memiliki kewenangan dalam menyampaikan keluhan mereka terhadap pemerintah.

Menkopolhukam membantah pemikiran tersebut dan mengatakan bahwa Bima justru punya hak untuk menyuarakan pendapatnya.

“Bima punya hak konstitusional untuk menyatakan itu, apalagi demi perbaikan. Bupati itu mungkin tidak punya kewajiban hukum untuk lalu ikut itu, karena itu kritik bukan laporan aparat penegak hukum,” kata Mahfud MD.